Menpar Menganalisis Penurunan Kunjungan Wisata Akibat Event Dan Banyaknya Tenaga Pariwisata Di Bali Yang Terkena PHK

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat ini sedang meneliti laporan mengenai 100 tenaga kerja pariwisata di Bali yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun ini. Salah satu faktor penyebabnya dilaporkan adalah penurunan jumlah kunjungan wisata akibat acara yang diselenggarakan di Bali pada awal tahun ini.

"Terkait dengan PHK, kami sedang melakukan kajian," ujar Menpar Widiyanti setelah meresmikan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) di Kabupaten Badung, Rabu, 11 Juni 2025, seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Dinas Ketenagakerjaan Bali mencatat sekitar 100 laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh tenaga kerja di sektor pariwisata di Kabupaten Badung, yang berkaitan dengan penurunan agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) atau pertemuan dan konferensi yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah.

Menteri Pariwisata menyadari hal tersebut, ia memahami bahwa dalam beberapa bulan terakhir terjadi penurunan tingkat hunian di sektor pariwisata. Menpar Widiyanti mengakui bahwa hal ini disebabkan oleh penyesuaian pola penghematan anggaran pemerintah.

Namun, setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengadakan pertemuan di hotel dan restoran, seharusnya kondisi industri pariwisata, menurut Menpar, dapat mengalami perbaikan.

Mengembalikan Keadaan Pariwisata

"Pemerintah, melalui Kemendagri, telah mengeluarkan imbauan bahwa pemerintah daerah dapat mulai melaksanakan pekerjaan dan rapat, serta melakukan kegiatan di hotel-hotel. Oleh karena itu, kami berharap okupansi dan pendapatan dari MICE akan mengalami perbaikan," ujar Menpar.

Sementara itu, untuk memulihkan kondisi pariwisata sebelum kegiatan pertemuan dan konferensi kembali normal, pemerintah menawarkan insentif seperti diskon untuk perjalanan, pesawat, kereta, kapal, dan tol. "Seharusnya ini akan meningkatkan perjalanan wisatawan ke Bali, dan kami berharap keadaan akan membaik, sehingga orang-orang yang dirumahkan dapat kembali bekerja," harap Menpar.

Sebelumnya, Wakil Ketua PHRI Bali, Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, menyatakan bahwa kegiatan pertemuan dan konferensi di Bali menyumbang 30 persen dari total kunjungan wisata, sementara 70 persennya diisi oleh wisatawan yang datang hanya untuk berlibur. Menurutnya, seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kunjungan wisatawan di luar keperluan bisnis tetap tinggi, dengan catatan okupansi hotel saat ini mencapai 70 persen.

Kebijakan Terbaru dari Mendagri

Dengan keputusan terbaru dari Mendagri, PHRI Bali menyambut positif dan berharap tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga pariwisata di masa yang akan datang. Pada pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan izin kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk rapat di hotel dan restoran.

Pernyataan ini disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu, 4 Juni 2025. "Daerah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya telah berbicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ungkap Mendagri Tito yang dilansir dari kanal News Liputan6.com.

Menurut Tito, pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan hotel dan restoran yang bergantung pada agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE). Tito menambahkan bahwa industri perhotelan dan restoran memiliki banyak karyawan serta rantai pasokan makanan dan minuman.

Mengadakan Pertemuan di Hotel dan Restoran

Dia menilai bahwa kegiatan rapat pemerintah daerah di hotel dan restoran dapat memberikan kehidupan bagi para produsen yang menyuplai barang ke hotel dan restoran. "Pengurangan boleh dilakukan, tetapi jangan sampai tidak ada sama sekali, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target yang tepat, hotel dan restoran yang mungkin mengalami kesulitan, adakanlah kegiatan di sana agar mereka dapat bertahan hidup," ujar Mendagri.

Tito menyatakan bahwa peluang terbesar untuk mengadakan kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya terdapat di daerah, karena pemerintah pusat hanya memangkas anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia. Pemotongan anggaran sebesar Rp50 triliun tersebut tidak terlalu signifikan sehingga alokasi anggaran lainnya tidak terganggu.

"Oleh karena itu, biarkan daerah untuk (rapat) di hotel dan restoran, tidak masalah. Perjalanan dinas, baik-baik saja. Mohon gunakan pertimbangan jika seandainya rapat hanya perlu dilakukan tiga sampai empat kali, jangan sampai diadakan 10 kali rapat," kata Tito.

Tag: Menteri Pariwisata Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana