Kolaborasi PUPR-Daerah Diperkuat Untuk Penanganan Darurat Semeru

Lumajang, Jawa Timur - Penanganan darurat pasca erupsi Gunung Semeru mengedepankan prinsip kolaborasi dan sinergi antar lembaga. Kementerian PUPR, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, tidak bekerja sendiri, tetapi memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi sungai dan pemulihan kondisi. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya dukungan terkoordinasi dalam penanganan bencana di berbagai daerah.

Inti kolaborasi terlihat dalam pelaksanaan tugas teknis di lapangan. BBWS Brantas memimpin operasi normalisasi sungai dengan mengerahkan 7 unit alat beratnya. Sementara itu, dukungan teknis tambahan datang dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali yang menurunkan 2 unit excavator untuk membantu pekerjaan pembersihan di sekitar Jembatan Besuk Kobokan. Pembagian peran ini memungkinkan penanganan yang lebih luas dan cepat.

Kerja sama juga terjalin dalam aspek perencanaan dan koordinasi operasi. Dalam situasi darurat, koordinasi yang solid dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah setempat sangat krusial untuk menentukan prioritas lokasi, memprediksi ancaman cuaca, dan menyusun skenario penanganan. Meski contoh koordinasi ini diambil dari penanganan bencana di wilayah lain, prinsipnya sama-sama diterapkan.

Baca Juga: Membangun IKN Dengan Prinsip Zero Fatality: Komitmen Keselamatan Hutama Karya Di Proyek Strategis

Kepala BBWS Brantas Muhammad Noor menyatakan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal hingga fase pemulihan. Komitmen ini penting karena pemulihan pascabencana adalah proses jangka menengah yang membutuhkan kontribusi dari banyak sektor, mulai dari infrastruktur, sosial, hingga ekonomi.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang, memiliki nilai strategis. Pemda memahami betul kondisi demografi, geografi, dan titik-titik kerentanan di wilayahnya. Masukan dari Pemda dapat membuat intervensi teknis PUPR, seperti penempatan tanggul atau sudetan, menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Sinergi ini juga membuka ruang untuk pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Misalnya, PUPR dapat fokus pada pekerjaan rekayasa sungai skala besar dan berat, sementara pemerintah daerah dapat mengerahkan sumber dayanya untuk pendampingan warga, logistik pengungsian, atau perbaikan infrastruktur lokal. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya.

Pada akhirnya, kolaborasi yang erat adalah kunci ketangguhan dalam menghadapi bencana. Bencana seperti erupsi Semeru dengan ancaman laharnya adalah ujian bagi soliditas dan koordinasi seluruh institusi pemerintah. Melalui kerja sama yang diperkuat, diharapkan setiap langkah penanganan menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Semeru.

---

BBWS Brantas BNPB Kolaborasi PUPR Koordinasi Instansi Pemerintah Daerah Penanganan Bersama Sinergi Pusat-Daerah