Kementerian Perhubungan Melakukan Pembangunan Dan Renovasi Terhadap 157 Infrastruktur Transportasi Darat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah dilakukan pembangunan dan renovasi sebanyak 157 infrastruktur transportasi darat.

"Dari tahun 2015 hingga 2024, kami telah membangun dan merenovasi 157 infrastruktur transportasi darat," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Risyapudin Nursin, dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Rabu.

Risyapudin menjelaskan bahwa dari total tersebut, enam Terminal Tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah dibangun, sementara 53 Terminal Tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan lainnya telah direvitalisasi atau direhabilitasi.

Ia menambahkan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah berhasil membangun berbagai infrastruktur transportasi darat yang mendukung peningkatan layanan, sehingga wilayah daratan Indonesia semakin terhubung.

"Pembangunan Terminal Tipe A dan pelabuhan penyeberangan ini tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan layanan yang dilengkapi dengan digitalisasi," jelasnya.

Selain pencapaian infrastruktur, Risyapudin juga memaparkan berbagai kemajuan dalam layanan konektivitas, termasuk hadirnya angkutan jalan perintis dengan total 322 trayek.

Rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek angkutan jalan perintis dari tahun 2015 hingga 2024 tercatat sebesar 1,48 persen.

"Layanan ini sangat penting karena dapat menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi atau yang belum berkembang dengan pusat-pusat perkotaan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP)," ungkapnya.

Dalam sektor penyeberangan, Risyapudin menambahkan bahwa terdapat layanan penyeberangan perintis yang telah beroperasi di 269 lintasan dengan 104 kapal penyeberangan perintis.

"Selama lima tahun terakhir, rata-rata persentase pertumbuhan lintasan tersebut mencapai 4,77 persen, sementara pertumbuhan kapal per tahun adalah sebesar 4,54 persen," jelasnya.

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berupaya meningkatkan konektivitas di wilayah perkotaan melalui layanan Buy The Service (BTS), yaitu pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan oleh pemerintah dengan cara membeli setiap kilometer pelayanan yang dilaksanakan oleh operator.

Ia menjelaskan bahwa melalui skema ini, pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif yang ditetapkan menjadi lebih terjangkau, sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pelaksanaan Buy The Service merupakan implementasi dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sejak tahun 2020 hingga 2024, layanan tersebut telah menjangkau sekitar 71 juta orang di berbagai kota, termasuk Medan, Palembang, Bali, Solo, Yogyakarta, Banyumas, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan, dengan menggunakan 817 unit bus dan 54 mobil penumpang.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkapkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelanggan Teman Bus di sepuluh kota, mayoritas masyarakat merasakan penghematan biaya transportasi bulanan antara 30 hingga 70 persen.

"Ini menunjukkan bahwa layanan BTS dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Setiap tahun, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga berupaya membantu masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman melalui Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran.

Penyediaan transportasi mudik dan balik secara gratis ini ditujukan untuk rute-rute yang populer di kalangan masyarakat, seperti wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, sebagian Sumatera, dan Kalimantan.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik serta mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas akibat berkurangnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi," ujarnya.

Sebaliknya, hal ini juga berkontribusi pada penghematan biaya transportasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan selama periode libur Lebaran.

Untuk mendukung peningkatan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga melaksanakan program pembiayaan inovatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Proving Ground Bekasi, Terminal Betan Subing di Lampung, dan Terminal Purabaya di Jawa Timur.

Tag: Infrastruktur Joko Widodo Kementerian Perhubungan