Vale Berjanji Tidak Akan Mengganggu Lahan Lada Petani

Aktivitas tambang PT Vale Indonesia

Vale Berjanji Tidak Akan Mengganggu Lahan Lada Petani

Kamis, 02 Jan 2025

Di sisi barat Danau Towuti, ribuan individu menggantungkan kehidupan mereka melalui pertanian lada. Mereka hidup dalam harmoni dan kesejahteraan.

Saat ini, ketenangan mereka terganggu oleh rencana penambangan yang diajukan oleh PT Vale Indonesia Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang tambang nikel tersebut telah memasuki tahap eksplorasi kedua. Pada Februari 2025, perusahaan ini berencana untuk melakukan pengeboran dengan jarak 200 meter antar titik.

Jika proses ini selesai, Vale akan melanjutkan dengan pengeboran yang memiliki jarak 100 meter. Akhirnya, pengeboran terakhir akan dilakukan dengan jarak 50 meter. Kegiatan pengeboran ini ditargetkan untuk selesai pada tahun 2026.

Dalam kegiatan ini, kami berkomitmen untuk tidak memasuki area pertanian lada milik masyarakat," ungkap Ketua Tim Eksplorasi Blok Tanamalia PT Vale, Aswadin, saat menghadiri RDP di Kantor DPRD Luwu Timur pada hari Jumat, 27 Desember 2024.

"Namun, pada akhirnya, kami mungkin akan berinteraksi dengan area pertanian lada masyarakat. Tentu saja, hal ini akan dilakukan setelah melakukan dialog dengan masyarakat yang terdampak."

Aswadin, yang lebih dikenal dengan panggilan Kamto, mengusulkan agar dilakukan sensus terlebih dahulu. Semua petani lada akan didata untuk memahami kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan solusi yang tepat untuk diberikan.

Blok Tanamalia, yang juga dikenal sebagai Loeha Raya, terdiri dari lima desa yaitu Rante Angin, Loeha, Masiku, Bantilang, dan Tokalimbo, terletak di Kecamatan Towuti, Luwu Timur. Luas konsesi Vale di Blok Tanamalia mencapai 17.776,78 hektar, dengan area khusus di Desa Loeha dan Rante Angin seluas 9.000 hektar.

Di kedua desa tersebut, pertanian lada memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Rehan, anggota Aliansi Petani Lada (APL) Loeha Raya (LR) Towuti, menyatakan bahwa luas area perkebunan lada yang dikelola oleh masyarakat mencapai 4.239,8 hektar. Sebagian besar penduduk telah memiliki sertifikat hak milik.