Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), menetapkan target untuk mengalokasikan anggaran minimal Rp4 triliun yang diperuntukkan khusus bagi program infrastruktur. Demul juga menyatakan akan memindahkan pos anggaran yang dianggap kurang penting dan mendesak untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur. Demul menyatakan bahwa target pos anggaran tersebut ditentukan berdasarkan hasil kunjungan langsung, terutama ke daerah pedesaan yang dianggap masih kurang memadai dalam hal sarana transportasi masyarakat. Ia juga mencatat bahwa saat ini pos anggaran yang tersedia di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mencapai Rp800 miliar, yang berarti tidak akan cukup untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil. "Jika anggaran belanja infrastruktur provinsi hanya sebesar Rp800 miliar untuk jalan dan irigasi, maka hal itu tidak mungkin mencukupi. Oleh karena itu, ke depan saya perlu melakukan perubahan dengan mengoptimalkan belanja di sektor lain. Jika saya boleh menetapkan target untuk kepemimpinan saya, anggaran infrastruktur minimal harus mencapai Rp4 triliun," ungkap Demul setelah penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilgub Jabar 2024 di Hotel Grand Mercury, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, pada Kamis, 9 Januari 2025. Demul berpendapat bahwa dengan anggaran minimal sebesar Rp4 triliun, upaya untuk memberikan pelayanan infrastruktur yang baik kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat. Namun, ia juga mengakui bahwa jika anggaran tersebut kurang dari Rp4 triliun, pelaksanaan tetap dapat berlangsung, meskipun dikhawatirkan tidak akan merata dan cepat. "Hal ini disebabkan oleh banyaknya pos anggaran yang perlu dioptimalkan, yang akan diarahkan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya infrastruktur publik," tuturnya. Demul juga menyatakan bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan pos anggaran infrastruktur tersebut. Terlebih lagi, Ketua DPRD Provinsi Jabar saat ini berasal dari partai Gerindra, yang merupakan partai yang sama dengan Demul, sehingga diharapkan program-program pemerintah provinsi ke depan dapat berjalan dengan lancar. "Perlu diingat bahwa penyusunan anggaran merupakan ranah eksekutif dan legislatif. Dari sisi representasi politik, kita sudah memiliki perwakilan anggota legislatif yang sebelumnya menjadi bagian dari koalisi. Namun, di luar itu, saat ini perlu dukungan dari semua pihak, dan komunikasi ini telah saya jalin sejak lama. Artinya, tidak ada lagi isu mendasar yang perlu diperdebatkan," jelas Demul.