Sektor Pariwisata Menghadapi Ancaman Setelah Pemerintah Mengurangi Anggaran Perjalanan Dinas

Pemerintah merencanakan penghematan belanja sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Salah satu sektor belanja yang menjadi fokus adalah perjalanan dinas kementerian dan lembaga yang diperkirakan mencapai Rp 256,1 triliun.

Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyatakan bahwa efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas lembaga dapat memberikan dampak langsung terhadap industri hotel dan restoran. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan industri perhotelan di beberapa daerah di Indonesia terhadap kegiatan pemerintah sebagai sumber pendapatan.

Dalam perspektif industri perhotelan, Maulana menyatakan bahwa kontribusi pendapatan terbesar berasal dari sektor pemerintah, mencapai 45-50%. Ia mencatat bahwa beberapa daerah dapat mencapai angka yang lebih tinggi dari itu, dalam wawancara daring dengan B-Universe pada Senin (3/2/2025).

Maulana juga menjelaskan bahwa ketergantungan yang signifikan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor swasta. Oleh karena itu, pengurangan anggaran dapat menjadi sinyal peringatan bagi industri perhotelan dan restoran di sejumlah daerah.

“Aktivitas pemerintah memberikan dorongan bagi setiap wilayah. Ini menjadi keuntungan bagi daerah-daerah yang memiliki sedikit aktivitas ekonomi dari sektor swasta. Mereka sangat bergantung pada kegiatan pemerintah tersebut. Selain itu, banyak ekosistem yang akan terpengaruh oleh kebijakan ini,” tambah Maulana.

Kemajuan dalam sektor pariwisata memberikan efek berganda bagi sektor-sektor lain di sekitarnya. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga oleh industri makanan dan minuman, tenaga kerja di bidang pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Diharapkan pemerintah dapat lebih bijaksana dan mendukung ekosistem pariwisata di daerah.

Menurut Maulana, seharusnya anggaran untuk kegiatan di luar negeri dipangkas, karena tidak memberikan dampak yang signifikan bagi dalam negeri. Sebaliknya, kegiatan yang dilakukan di dalam negeri memiliki dampak yang cukup besar. Ia menekankan bahwa tujuan pernyataannya bukan untuk mengkritik program pemerintah lainnya, tetapi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang, terutama mengingat Indonesia memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak dan industri ini telah berkembang.

Tag: Sektor Pariwisata