KBRN, Banda Aceh : Inflasi di tingkat daerah, terutama di Banda Aceh, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor nasional tetapi juga oleh kondisi spesifik seperti keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan pada sektor tertentu. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Jens Surya, S., M.Si., AK. CA, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Banda Aceh dalam program Mozaik Indonesia RRI pada hari Sabtu (12/7/2025). Ia menjelaskan bahwa inflasi daerah dapat muncul akibat terbatasnya akses ke berbagai wilayah, yang mengakibatkan hambatan dalam distribusi barang dan kenaikan harga. "Infrastruktur yang belum merata menyebabkan konsentrasi ekonomi hanya terjadi di kota-kota tertentu, sementara daerah lainnya tertinggal. Hal ini mengakibatkan kesenjangan harga dan daya beli," ujarnya. Lebih lanjut, ketergantungan pada komoditas tertentu seperti sektor pertanian atau kelautan tanpa adanya diversifikasi membuat harga komoditas menjadi sangat fluktuatif. Dr. Jens juga menekankan lemahnya pengelolaan aset daerah, seperti potensi pendapatan dari sektor tambang galian C, yang belum dioptimalkan untuk menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). "Apabila aset ini dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pajak, yang justru dapat menurunkan daya beli masyarakat," tambahnya. Ia mengajak pemerintah daerah untuk mendorong investasi produktif, membuka akses wilayah, dan mengembangkan sektor riil yang berbasis pada potensi lokal guna menekan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.