Cornelis Menyoroti Ketidakmerataan Investasi Di Sektor Pertambangan Di Kalimantan Barat

Anggota Komisi XII DPR RI dari Kalimantan Barat, Cornelis, mengungkapkan keprihatinannya mengenai ketidakmerataan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti bahwa pembangunan sektor pertambangan yang masif belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sekitar area tambang. "Jangan sampai petani kita tidak dapat menanam lagi akibat kerusakan lahan bekas tambang," ungkap Cornelis dalam rilisnya pada hari Rabu. Cornelis, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat selama dua periode, menekankan bahwa pembangunan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pembangunan tambang seharusnya tidak hanya berfokus pada angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan warga setempat. Salah satu proyek terbesar di Kalimantan Barat saat ini adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, dengan nilai investasi mencapai 831 juta dolar AS atau sekitar Rp12,5 triliun. Proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditargetkan untuk memproduksi satu juta ton alumina per tahun. "Namun, dari tujuh smelter yang direncanakan, hanya satu yang telah beroperasi. Enam lainnya masih menghadapi kendala pendanaan dan belum memiliki mitra strategis," jelasnya. Ia menambahkan bahwa beberapa perusahaan bahkan telah kehilangan izin usaha, seperti PT Kalbar Bumi Perkasa, yang menambah panjang daftar proyek yang terhenti di tengah antusiasme awal yang tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pengolahan menyumbang sekitar 15,38 persen terhadap PDRB Kalimantan Barat. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar tambang. "Akses terhadap pekerjaan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan kualitas lingkungan yang baik masih menjadi tantangan besar. Investasi di sektor tambang itu padat modal dan teknologi serta memerlukan pengelolaan yang profesional dan akuntabel," tuturnya.

Cornelis menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam setiap tahap pembangunan. Ia berpendapat bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya berperan sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dalam proses pembangunan. Ia menolak model pembangunan yang hanya menguntungkan pemilik modal besar dan mengabaikan kepentingan warga lokal. "Kalbar tidak memerlukan janji, tetapi keadilan," ujarnya. Cornelis mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap investasi tambang, menegakkan regulasi yang ada, dan menciptakan ruang partisipasi publik yang nyata. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang inklusif adalah kunci agar kekayaan sumber daya alam Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Tag: BPS Cornelis PSN